PAYAKUMBUH | Persidangan perkara dugaan pemalsuan dokumen pertanahan yang berkaitan dengan tanah adat masyarakat Kapeh Panji terus bergulir di Pengadilan Negeri Payakumbuh. Perkara yang menyeret mantan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapeh Panji, Afrizal St. Rumah Tinggi sebagai terdakwa itu menyita perhatian karena menyangkut dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pelepasan hak atas tanah adat. Hingga kini, perkara masih memasuki tahap pembuktian di persidangan.
Kasus tersebut berawal dari kecurigaan masyarakat adat terhadap keabsahan sejumlah dokumen pertanahan yang berkaitan dengan tanah ulayat di kawasan perbatasan Nagari Batu Balang dan Nagari Bukik Limbuku, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota. Dugaan kejanggalan itu kemudian mendorong dilakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang tersimpan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pelapor, Zulkifli Danil, mengungkapkan bahwa pada awalnya masyarakat tidak mengetahui adanya persoalan dalam proses administrasi pertanahan tersebut. Menurutnya, persoalan mulai terungkap setelah salah seorang penghulu mempertanyakan status dokumen yang berkaitan dengan tanah kaumnya.
Kecurigaan tersebut mendorong dilakukan pemeriksaan terhadap warkah pertanahan. Dari hasil penelusuran itu, pelapor mengaku menemukan sejumlah tanda tangan yang menurutnya bukan merupakan tanda tangan asli miliknya. Temuan itulah yang kemudian menjadi dasar untuk melaporkan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.
Menurut pelapor, tanda tangan yang dipersoalkan terdapat dalam dokumen pelepasan hak atas tanah. Sementara tanda tangan yang pernah ia berikan, menurut keterangannya, hanya berkaitan dengan surat kuasa pengurusan sertifikat dan bukan sebagai persetujuan pelepasan hak sebagaimana tercantum dalam dokumen yang kini menjadi objek perkara.
Pelapor juga mengaku tidak mengetahui bagaimana contoh tanda tangannya dapat digunakan dalam dokumen tersebut. Ia menduga tanda tangan itu kemungkinan ditiru dari dokumen lain yang pernah ia tandatangani, namun dugaan tersebut masih menjadi bagian dari materi pembuktian di persidangan.
Setelah mengetahui adanya dugaan kejanggalan tersebut, pelapor bersama keluarga besar dan unsur masyarakat adat melakukan musyawarah. Dari hasil pembahasan itu, mereka sepakat membawa persoalan tersebut ke jalur hukum agar seluruh dugaan dapat diuji secara objektif melalui mekanisme peradilan.
Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut tanah adat yang memiliki nilai sosial, historis, dan hukum bagi masyarakat hukum adat. Keabsahan setiap dokumen pertanahan menjadi unsur penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan maupun penguasaan tanah.
Persidangan yang sedang berlangsung menjadi forum untuk menguji seluruh dalil yang diajukan para pihak. Keterangan saksi, dokumen, maupun alat bukti lainnya akan dinilai oleh majelis hakim untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan terbukti atau tidak.
Dalam perkara dugaan pemalsuan dokumen, pembuktian memiliki peran yang sangat menentukan. Hukum pidana mensyaratkan bahwa setiap unsur tindak pidana harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana. Oleh karena itu, seluruh pihak tetap wajib menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
Apabila berdasarkan pembuktian di persidangan terbukti terdapat perbuatan sebagaimana didakwakan, maka ketentuan yang dapat diterapkan antara lain Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pemalsuan surat. Pasal ini mengatur perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai alat bukti, dengan maksud untuk digunakan seolah-olah asli sehingga dapat menimbulkan kerugian. Ancaman pidananya penjara paling lama 6 (enam) tahun.
Selain itu, Pasal 263 ayat (2) KUHP mengatur mengenai penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut juga paling lama 6 (enam) tahun penjara, sepanjang seluruh unsur pidananya terbukti menurut hukum.
Apabila dalam proses pembuktian ditemukan adanya dugaan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau menyuruh orang lain memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik untuk dipergunakan seolah-olah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka Pasal 266 ayat (1) KUHP juga dapat menjadi ketentuan yang dipertimbangkan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, sepanjang seluruh unsur pasalnya terpenuhi.
Apabila berdasarkan fakta persidangan terbukti terdapat lebih dari satu orang yang bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dugaan tindak pidana tersebut, penegak hukum juga dapat mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan. Namun, penerapannya tetap bergantung pada dakwaan dan hasil pembuktian di persidangan.
Meski demikian, seluruh ketentuan hukum tersebut belum dapat dinyatakan telah dilanggar sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan selama proses hukum berlangsung.
Masyarakat berharap persidangan dapat berjalan secara independen, profesional, objektif, dan transparan sehingga menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Perkara ini juga menjadi pengingat penting bahwa setiap proses administrasi pertanahan harus dilakukan secara jujur, cermat, dan sesuai prosedur. Keabsahan tanda tangan, identitas para pihak, maupun dokumen pendukung merupakan fondasi utama dalam menjaga kepastian hukum atas hak atas tanah.
Hingga berita ini disusun, proses persidangan masih berlangsung dan belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan menghormati proses peradilan serta menyerahkan penilaian akhir kepada majelis hakim berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.
Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut hak atas tanah adat yang secara turun-temurun dikelola masyarakat hukum adat. Dalam praktiknya, setiap perubahan status hak maupun proses administrasi pertanahan wajib dilakukan berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang berhak serta didukung dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dugaan penggunaan tanda tangan yang tidak berasal dari pemiliknya, apabila terbukti melalui proses pembuktian di pengadilan, bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, tetapi juga dapat mengganggu kepastian hukum terhadap objek pertanahan yang menjadi dasar hak masyarakat adat.
Karena itu, setiap tahapan pembuktian dalam perkara ini memiliki arti penting. Majelis hakim akan menilai kesesuaian antara alat bukti surat, keterangan saksi, serta fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan untuk memastikan apakah unsur pidana sebagaimana didakwakan benar-benar terpenuhi menurut hukum.
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh sebab itu, seluruh proses pembuktian menjadi landasan utama sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.
Apabila nantinya berdasarkan putusan pengadilan terbukti terdapat pemalsuan surat sebagaimana didakwakan, ketentuan yang dapat diterapkan antara lain Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Terhadap penggunaan surat palsu seolah-olah asli yang menimbulkan kerugian, Pasal 263 ayat (2) KUHP juga mengatur ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun.
Sementara itu, apabila dalam pembuktian terbukti terdapat perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik untuk digunakan seolah-olah benar, Pasal 266 ayat (1) KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Penerapan pasal tersebut sepenuhnya bergantung pada dakwaan penuntut umum dan hasil pembuktian di persidangan.
Apabila ditemukan adanya pihak lain yang turut serta melakukan, membantu, atau menyuruh melakukan dugaan tindak pidana tersebut, aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan, sepanjang unsur-unsurnya terbukti berdasarkan alat bukti yang sah.
Masyarakat berharap proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan independen sehingga putusan yang nantinya dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, serta menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia mengenai proses persidangan dan keterangan pelapor sebagaimana termuat dalam bahan yang diterima. Penyebutan pasal-pasal pidana di atas merupakan ketentuan hukum yang dapat relevan dengan dugaan tindak pidana yang sedang diperiksa, bukan pernyataan bahwa terdakwa telah terbukti melanggarnya. Terdakwa tetap dianggap belum bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 1 angka 11 serta Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
TIM
PALANGKA RAYA | Di tengah proses pemilihan Rektor Universitas Palangka Raya (UPR), Bakal Calon Rektor UPR, Prof. Bhayu Rhama, S.T., M.B.A., Ph.D., menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kepemimpinan kampus yang terbuka, komunikatif, dan tidak anti kritik.
